uu 10 2016. kewenangannya diberikan oleh UUD. uu 10 2016

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 3. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dari para pembaca demi penyempurnaan kompilasi undang-undang ini sehingga lebih bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. 1 Tahun 2015 yang sebelumnya menggantikan UU No. Berdasarkan UU No. Jenis / Bentuk Peraturan. Download to read offline. UU Nomor 40 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2016; dan UU Nomor 9 Tahun 2016. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan. -Contact Info. KPU mengapresiasi rencana evaluasi pilkada langsung apabila tujuannya untuk meningkatkan kualitas demokrasi. 293, TLN No. Pengajar Sosiologi Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) IB Padang, Muhammad Taufik menilai, persoalan Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Rusma Yul Anwar adalah kecelakaan akibat kekosongan hukum dalam UU 10 2016 tentang Pilkada“Di sisi lain, yang menjadi penting bahwa pelaksanaan dua kegiatan ini didasari oleh dua payung hukum yang berbeda, kalau kita berbicara Pemilu kita memakai payung UU nomor 7 tahun 2017, kalau Pilkada kita memakai payung hukum UU 10 2016 atau lebih dikenal sekarang UU 6 tahun 2020,”jelas Nanda Gultom. Download : Peraturan Pemerintah tahun 2002 036 02. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2006. Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menegaskan pasangan calon (paslon) pada Pilkada Serentak 2020 bisa gugur jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang. Massaputro Delly TP Follow. Anggota Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa pasangan calon kepala daerah bisa dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, jika kedapatan menyalahgunakan wewenang. Tarif PTKP Terbaru (PTKP 2021) Pajak Penghasilan Pasal 21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juli 2016. 10. TENTARA NASIONAL INDONESIA. 16 Tahun 2017. Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa “Daftar Calon Tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally. Undang-undang (UU) tentang Penjaminan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Jakarta -. bawaslu. UU 2023. Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. Pusat dokumentasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum bidang. 20. JDIH Kementerian Sekretariat Negara. U. Permen LHK No. Peraturan Perundang-Undangan. Tanggal Ditetapkan. “Rekomendasi dari Bawaslu ke KPU RI sehingga kita menunggu keputusannya,” katanya. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2016. muncul wacana revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. UUD 1945. Hal ini sehubungan dengan dibatalkannya pembentukan Badan Peradilan Pilkada yang semula diamanatkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, lewat putusan MK nomor 85/PUU-XX/2022. Pajak Penghasilan (PPh) - Ortax. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UU No. 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah: Undang-Undang: 11. E. Indonesia, Pemerintah Pusat. Indonesia. 25 or EU. Instagram; Youtube;ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2011. Penyebarluasan muatan pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam KUHP. diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik. 10. Pasal: UU No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Selengkapnya Download Undang-undang [email protected] ini dikarenakan dalam pengaturan Pilkada yang diatur oleh UU No. 31, LN. UU Nomor 40 Tahun 2014. -. pdf: Undang-undang: 9 / 2017 : penetapan peraturan pemerintah pengganti undang - undang nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua tengah menunggu sikap KPU RI, berkenaan dengan kabar pembatalan cabup Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw, melalui surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, dalam formulir model A. Selain UU ITE, peraturan yang menjadi landasan dalam penanganan kasus cybercrime di Indonesia ialah peraturan pelaksana UU ITE dan juga peraturan teknis dalam penyidikan di masing-masing instansi penyidik. Tata Urutan Perundang-undangan menurut UU Nomor 10 Tahun 2004. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan T. 22 Juli 2013 Tanggal Pengundangan. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara. III. ID; 24 HLM. 16. Akibatnya, seusai Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016, pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran ini dapat dijatuhi sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu. Pada tahun 2017, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (“Bappebti”) menetapkan Peraturan No. Jerinx dijadikan tersangka, buntut dari pertikaian dengan Adam Deni. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah adalah Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 20. 2016. UU No 10 Tahun 2016 Pasal 71 adalah aturan yang mengatur tentang penggunaan data kependudukan untuk kepentingan keamanan nasional. 000,00 (dua belas. E. Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum - Badan Pengawas Pemilihan UmumKETENTUAN PENUTUP. 71 or CU. 10/2016, dan terakhir UU No. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 UU No. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca. Kamis, 24 Agustus 2023. Semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi balatentara Hindia-Belanda dulu (Verordeningen van het Militair Gezag) dicabut. STATUS PERATURAN. 9, 2016 • 0 likes • 3,226 views. Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2016. Undang-undang (UU) NO. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; b. 11. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Adanya Pasal 157 ayat (3) UU 1/2015 jo. U. pada kriteria jumlah. Judul Tautan 1. Tahun : 2016. Tanggal Ditetapkan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. . 6 tahun 2014. 10 2016Pengertian Data Pribadi. a. 547, peraturan. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan: T. undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang: a. II Nomor 1 April 2016 WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U. 000 Ketelitian posisi horizontal titik kedalaman dan kontur kedalaman pada peta LPI Skala 1 : 10. Undang-undang (UU) NO. E. ABSTRAK: bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2019. Kutai Timur: 173 Jemaah 7. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014. Firman. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan Koleksi ke dalam buku inventaris. Pkpu Nomor 8 Upload. Pasal 2. PELAYANAN ABORSI ATAS INDIKASI KEDARURATAN MEDIS . Namun KPU saat ini fokus persiapan Pilkada 2020. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 (UU/2014/28) (2014) tentang Hak Cipta. Jakarta-Humas, Suhubungan telah ditandatangani Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI. Kam, 29 Sep 2016. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Status: Hanya untuk pelanggan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1. 03/2016 TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,. ABSTRAK PERATURAN. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2020. pdf. Kembali. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian telah dicabut dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian, karena merupakan Peraturan Kepolisian yang muatanUU No. Mencabut : PERPRES No. Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menegaskan pasangan calon (paslon) pada Pilkada Serentak 2020 bisa gugur jikaKomisi Pemilihan Umum (KPU) Papua tengah menunggu sikap KPU RI, berkenaan dengan kabar pembatalan cabup Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw, melalui surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, dalam formulir model A. UU No. Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2016. Penilaian anda sangat bermanfaat untuk perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas layanan untuk lebih baik lagi. 1997 No. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN . Jerinx pun dijadikan tersangka dan terjerat dengan ancaman pelanggaran Pasal 335 KUHP dan Pasal 29 UU ITE juncto Pasal 45. Download Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The Republic of Serbia On Visa Exemption For Holders of Diplomatic and Official/Service Passports) LAHIRNYA Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk penyempurnaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak gelombang berikutnya, pada 9 Desember 2020 memberikan ketegasan bagi yang bermain politik uang. Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengajak jajaran KPU untuk satu suara mendorong dan mendukung DPR RI periode yang akan dilantik pada Oktober mendatang guna melakukan revisi terbatas UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta. BAB I Ketentuan Umum. 05 or CU. Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah , urusan kesehatan merupakan urusan. 9 Tahun 2016 Pasal 53 ayat (1) huruf c menyatakan : Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang. JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (). Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“Perppu 1/2014”) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian. Judul. Salah satu kebijakan yang diatur dalam UU HPP adalah penambahan lapisan penghasilan kena pajak (PKP) atau yang dikenal. 69, TLN NO. E. 20, TLN No. Berikut pengertian warga negara menurut undang-undang tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 4: Warga Negara Indonesia adalah: a. Peraturan Mahkamah Agung. 20. UU No. d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Undang-undang (UU) tentang Penyandang Disabilitas. d. Ditetapkan: 01 Juli 2016. 2016. Lantas apa isinya? 1. Judul Peraturan. Tutup. NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. -. 41,. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1. 2. InfoASN. Bawaslu Cilacap Bersama Rakyat Awasi Pemilu - Bersama Bawaslu TEgakkan Keadilan PemiluTahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); -2- 2. No. 8/2015, UU No. 10. U. E. ID – Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan. T. 24, LN. Mahakam Ulu: 6 Jemaah 9. 4K views • 90 slides UU No. 1997. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum UU No. 2006/NO. PUTUSAN Nomor PUTUSAN Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Menurutnya, pasal 71 Ayat 2 UU 10/2016 merupakan instrumen yang jelas dan tegas dalam menciptakan mekanisme kontrol tentang penggantian struktur pejabat daerah oleh calon petahana terhitung enam bulan sebelum penetapan calon tanpa persetejuan menteri dalam negeri (mendagri). BAB II Asas, Tujuan, dan Fungsi. ID : 6 HLM. t. 12, tertanggal 20 September 2017 yang ditandatangani Koordinator Divisi Penindakan Ratna Dewi Pettalolo. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2003; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. GO. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2011. 04 Februari 2016. Peraturan Perundang-undangan. Nomor. 2018. 15 Tahun 2016 ttg_Istithaah_Kesehatan_Jamaah_Haji_ PP 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; PP No 88 Th 2019 ttg Kesehatan Kerja; UU No 36Th 2009 Bab VI Pasal 80 dan 81 tentang Kesehatan Olahraga; UU Nomor 01-1970 ttg Keselamatan KerjaABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000. Namun, ada pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 282. bahwa . Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta. Berdasarkan UU No. UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga mengatur apa saja yang termasuk jenis-jenis data pribadi. UU. Nomor Peraturan: 75: Tahun Peraturan: 2016: Jenis Peraturan: Peraturan Menteri: Tempat.